Pendidikan

Dana BOS, (tidak) kasus lagi

Terakhir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memastikan jumlah minimal 60 siswa untuk sekolah berbantuan operasional (BOS) tidak berlaku pada 2022. Artinya, semua sekolah, terlepas dari siswa, menerima uang bos. Keputusan ini layak mendapat pengakuan.

Seperti diketahui, kebijakan Kemendikbudristek soal Dana BOS menuai protes. Kali ini bukan soal nomornya, tapi soal nama yang bikin heboh. Soalnya ada arahan baru dari Kemendikbud. Sekolah swasta dengan jumlah siswa kurang dari 60 dalam tiga tahun terakhir tidak menerima alokasi dana BOS reguler.

Ketentuan yang melatarbelakangi protes tersebut tertuang dalam Permendikbud

6/2021, yaitu petunjuk teknis pengelolaan BOS secara berkala. Pasal 3 (2) huruf d menjelaskan adanya persyaratan baru untuk dapat memperoleh dana BOS. Artikel tersebut menjelaskan bahwa sekolah yang dapat menerima dana BOS reguler harus memiliki setidaknya 60 siswa dalam tiga tahun terakhir. Namun, peraturan negara ini antara lain tidak berlaku untuk sekolah negeri.

Diskriminatif

Politik dianggap diskriminatif karena mendiskriminasi. Menurut UUD 1945, pendidikan adalah hak semua warga negara. Hal ini jelas melanggar amanat konstitusi dan tidak melakukan keadilan terhadap rasa keadilan sosial.

Oleh karena itu, Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan, yang terdiri dari Dewan Pendidikan PP Muhammadiyah, LP Maarif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Dewan Nasional Pendidikan Katolik dan Dewan Pendidikan Kristen di Indonesia, angkat bicara. Aliansi ini menyepakati Pasal 3 Ayat (2) Huruf d tentang kriteria penerima dana BOS reguler untuk sekolah dan mempersoalkannya. Aliansi mengatakan, kriteria dalam pasal tersebut sangat diskriminatif dan melanggar amanat konstitusi.

Hal ini dikarenakan distribusi dan akses pendidikan di Indonesia belum merata.

Saat ini sekolah-sekolah yang dikelola oleh Organisasi Penyelenggara Pendidikan tidak hanya berada di daerah perkotaan, tetapi banyak juga yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Akibatnya, jumlah siswa tidak memenuhi kriteria penerima dana BOS. Selain itu, situasi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini semakin mengkhawatirkan.

Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dengan membatasi penerima dana BOS berdasarkan kriteria jumlah siswa jelas diskriminatif. Selanjutnya, pada kenyataannya banyak, tidak sedikit, sekolah swasta yang menerima siswa karena tidak dapat bersekolah di sekolah negeri karena kuota yang terbatas. Jika tidak diterima, anak-anak ini mungkin tidak dapat bersekolah dan menerima pendidikan yang memadai.

Seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapuskan Pasal 3 ayat (2) huruf d dalam Permendikbud nomor 6 Tahun 2021. Penolakan dan desakan berbagai pihak untuk meniadakan ketentuan tentang kriteria penerima BOS harus dilihat sebagai kritik membangun terhadap negara. Sehingga kebijakan pendidikan nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mencegah praktik-praktik diskriminatif.

penyertaan modal

Dana BOS reguler yang di Indonesia akan berjumlah Rp 52,5 triliun pada tahun 2021

untuk 216.662 satuan pendidikan (sekolah) tingkat SD, SMP, SMA, dan Luar Biasa, sebenarnya merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran material untuk sekolah dasar dan menengah. sebagai sumber pendapatan Pelaksanaan program wajib belajar. Dana ini juga dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Penatausahaan dana BOS reguler juga didasarkan pada prinsip fleksibilitas; penggunaan dana harus didasarkan pada kebutuhan sekolah. Efektivitas, penggunaannya dimaksudkan untuk memberikan hasil dan mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Efisiensi, kegunaannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya serendah mungkin dengan hasil yang optimal. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Dan ada transparansi dalam penggunaannya.

Tentu kita tidak ingin banyak sekolah swasta gulung tikar dengan pola baru pemberian dana BOS. Sebaliknya, pemerintah harus berterima kasih kepada Muhammadiyah, PGRI, Ma’arif NU, Taman Siswa dan Pendidikan Katolik. Lembaga-lembaga ini membantu kebijakan pendidikan di negara kita

Baca Juga :

nac.co.id
futsalin.id
evitdermaclinic.id
kabarsultengbangkit.id
journal-litbang-rekarta.co.id
jadwalxxi.id
gramatic.id
tementravel.id
cinemags.id
streamingdrama.id
snapcard.id
katakan.id
cpdev.id